#PPS Wajib Memonitor Kinerja PPDP
MURATARA. Beligatupdate.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Musi Rawas Utara (Muratara) Berikan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada PPS guna melakukan pendataan mata pilih supaya lebih palit. Bimtek tersebut menekankan jika PPS harus mengawasi dan memonitor kerja dari PPDP. Hal tersebut ungkapkan Abdul Halim Komisioner KPU yang membidangi program dan data.
“KPU menghimbau kepada seluruh PPS supaya memonitor kerja PPDP dalam rangka pencocokan atau coklit data pemilih di Kabupaten Muratara agar menghasilkan data pemilih yang lebih baik.” jelasnya saat mengisi kata sambutan Bimtek di ruang aula Rahma Rupit, Sabtu, (30/12).
Di depan peserta bimtek yang hadir sebanyak 250 PPS dari 267 yang ada dalam 89 desa kelurahan, ia mengatakan jika petugas PPDP hanya bertugas selama 28 hari, dari tanggal 19 desember sampai 27 januari 2018. Pada tanggal 20 januari, seluruh KPU, PPK, dan PPS akan turun ke lapangan untuk melakukan coklit serentak diseluruh indonesia.
“Tanggal 20 januari kita akan coklit secara nasional selama satu hari. ini sudah menjadi komitmet dari KPU RI yang disampaikan kepada seluruh KPU yang ada.” Katanya.
Abdul Halim berpesan, jika dalam pengerekrutan PPDP jangan sembarangan, harus betul-betul sesuai dengan Standar Operasional (SOP).
“Saya berpesan kepada seluruh PPS, diwaktu melakukan pencarian atau pengrekrutan anggota PPDP harus memperhatikan SOP dan jangan sembarangan.” Pesannya.
Sementara Ketua KPU Muratara Agus Merianto dalam sambutannya mengatakan, petugas PPDP yang sudah direkrut harus bebas dari partai politik karna dia bagian dari penyelenggara pemilu.
“Jadi sebagai petugas kita harus netral, jangat pernah masuk dalam partai yang ikut berpolitik karena kita peyelenggara.” Ujarnya.
Ia meminta kepada PPK, tolong kroscek lagi bagi PPS yang tidak hadir pada saat bimtek, karna bimtek sangat penting bagi kinerja PPS.
“Maka dari itu perlu kami ketahui apakah mereka tidak tahu atau sudah tahu mereka sengaja tidak datang. Jangan sampai terulang lagi lagi kejadian pada saat pemilihan bupati dan Wakil Bupati Karna C7 tidak sesuai dengan dokumen yang masuk kekotak suara. Ketidak sesuaian antara jumlah pemilih dengan dokumennya.” Pungkasnya.(Agus Kristianto)
