Beligat.com, Muratara – Oligarki, kekuasaan yang dipegang oleh sekelompok kecil orang, berpotensi menghambat munculnya calon pemimpin politik yang berasal dari non-partai, atau calon independen. Oligarki ini bisa berasal dari elit partai, elit penyelenggara pemilu maupun elit pemerintahan.
Pandangan ini disampaikan oleh Aris Munandar, analis politik dari Palembang. Hal ini dikatakannya dalam bincang-bincang yang digelar oleh Persatuan Alumni GMNI Muratara di Lubuk Linggau, Minggu (5/7).
Menurut Aris, munculnya calon independen merupakan bentuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pejabat publik yang berasal dari partai politik. Muncul kesan bahwa pejabat publik yang berasal partai politik cenderung menjadi alat partai dalam pemenuhan kepentingan.
Namun, langkah calon independen untuk mememangkan kontestasi politik tidaklah mudah. Apabila calon dari partai hanya membutuhkan dukungan partai politik dengan restu beberapa figure elit partai, calon independen harus bekerja lebih keras turun langsung ke masyarakat paling bawah. Sebab mereka harus mendapat dukungan langsung dari sekitar 6,5 hingga 10 persen dari pemilih tetap. Setelah itu, penyelenggara pemilu akan melakukan verifikasi terhadap kebenaran dukungan tersebut.
Menjawab pertanyaan tahapan verifikasi factual calon independen yang sekarang sedang berlangsung di Muratara, Aris Munandar meragukan obyektivitas penyelenggara pemilu.
“Saya mendengar adanya kekuatan partai yang ada di penyelenggara mempengaruhi masyarakat untuk menolak calon perseorangan. Mereka terjun langsung ke desa-desa mempengaruhi masyarakat dan agen-agen calon indenden yang relatif tidak paham terhadap politik pemilihan,” ujar Aris.
Menurut Aris, penyelenggara pemilu bekerja di batasi oleh peraturan yang ketat, bahkan masyarakat sekarang sudah kritis terhadap etika penyelenggara pemilu. Namun di lapangan, seolah penyelenggara tidak peduli dengan aturan dan etika kepenyelenggaraan. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis pedesaan dan keterbatasan media komunikasi yang ada.
“Setelah mendapatkan dukungan, calon independen juga harus bekerja keras memberikan pendidikan kepada agen-agennya di desa agar tidak mudah diintimidasi, baik oleh oknum penyelenggara maupun oleh rival-rival politiknya,” kata Aris.
Lebih jauh dia mengatakan, idealnya kontestasi politik pilkada sebaiknya diikuti oleh lebih dari dua calon kandidat. Hal ini untuk menghindari perpecahan masyarakat dalam kurun waktu panjang. Aris memberikan contoh pilpres yang hingga kini masih menyebabkan pembelahan masyarakat dalam jargon cebong-kampret.
“Calon kandidat lebih dua pasang, akan membuat kondisi yang kondusif pasca pemilihan,” tutupnya.*Akew
