MURATARA, Beligatupdate.com – TERKAIT pelaksanaan bantuan hibah, mantan Kepala Bidang (Kabid) Anggaran pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Muratara. Asbi Hasidgi, “Kemungkinan tidak dilaksanakan,” Selasa (28/11/2017).
Dikatakannya, dalam penyaluran hibah yang dirinya ketahui hanya sebatas penganggaran. Sedangkan untuk pelaksanaan saya tidak tahu, sebab hibah bukan di bidang dia, itu dibidang lain.
“Saya tidak tahu, kemungkinan tidak dilaksanakan,” akuinya, saat ini dirinya sudah pindah dibagian Aset.
Diketahui dari Data Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang – undangan. Sebagaimana tertuang dalam temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Sumatera Selatan tahun 2016, bahwa DPPKAD Kabupaten Muratara pada tahun 2015 telah mengalokasikan dana senilai Rp 46, 278 milyar, untuk Belanja Hibah, dengan realisasi senilai Rp 47, 216 milyar atau sebesar 102,03 persen.
Dalam temuan BPK, mengatakan terdapat permasalahan pada hibah yang mengakibatkan. Belanja hibah senilai Rp 5, 7 milyar, belum dipertanggungjawabkan sehingga berpotensi disalahgunakan, serta terdapat juga Realisasi belanja hibah senilai Rp 91 juta, tidak tepat sasaran.
Selain itu juga, ada belanja hibah yang tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung dan berisiko pada Konsekuensi Hukum dikemudian hari.
Hal ini disebabkan oleh Bendahara pengeluaran khusus bantuan DPPKAD, lalai dalam melakukan pembayaran belanja hibah serta tidak memperhatikan kelengkapan dokumen pertanggunjawaban.
Bupati Muratara, Syarif Hidayat, melalui pesan SMS nya dinomor 0811780xxxx mengatakan, silahkan tanya sama Sekretaris Daerah atau Sekda selaku Tim Anggaran Pendapatan Daerah (TAPD) atau Badan Keuangan Daerah (BKD).
“Silahkan tanya ke Sekda selaku TAPD atau BKD,”sarannya.
Sedangkan, Sekretaris Daerah (Sekda) Muratara. Abdulah Matcik, saat dikonfirmasi melalui telpon gengamnya yang tersambung namun tidak diangkat. (Toding Sugara)
