banner 728x250

Bupati Janji Berikan Kendaraan Operasional untuk Guru SD

‎Pemkab Dukung Penuh Dunia Pendidikan

MURATARA, Beligatupdate.com – Dalam rangka memperingati Hari Guru Nasional (PGN) dan HUT PGRI ke-72, Bupati Muratara H Syarif Hidayat menjanjikan bantuan kendaraan operasional untuk guru SD di  Kabupaten Muratara.

Bupati menyampaikan, pihaknya berjanji terus mendukung penuh dunia pendidikan di Kabupaten Muratara dengan beragam kebijakan daerah.

“Tanpa guru kita tidak bisa maju, sekolah, kuliah sampai berkarir seperti ini. Guru adalah orang-orang hebat dan melahirkan orang-orang yang hebat pula. Kami dari Pemda tentunya pasti memperhatikan keluhan para guru,” kata Bupati Muratara.

Jika sebelumnya, Pemda Muratara memberikan bantuan ke sejumlah sekolah di Muratara, khusus untuk Kepala Sekolah SMA dan SMP kendaraan operasional roda empat. Di 2018 mendatang, pihaknya, berjanji akan memberikan bantuan sejumlah kendaraan operasional roda dua untuk guru di tingkat SD.

“Nanti kita berikan kendaraan roda dua dan saya minta guru-guru yang memiliki prestasi juga diperhatikan kenaikan pangkatnya,”ucapnya.

Terkait kesulitan guru honor SMA yang saat ini pengelolaannya di ambil alih Provinsi. H Syarif Hidayat menyatakan, pihaknya bersama ‎sejumlah Walikota dan Bupati di Sumsel sudah mengajukan keberatan dan meminta kewenangan itu dikembalikan ke daerah.

“Karena itu bukan kebijakan Pemerintah Daerah, kita sudah mengajukan keberatan itu dan berharap pengelolaan SMA itu dikembalikan ke daerah,” timpalnya.

Sementara itu, Wakil Ketua PGRI Sumsel, Muhammad Rum yang ikut menghadiri acara tersebut, menyampaikan beberapa point keluhan para guru yang mengajar di pelosok daerah.

Diantaranya, kekurangan tenaga guru PNS sedangkan Pemerintah Pusat memperlakukan moraturium, minimnya insentif guru honorer yang berkisar Rp300-500 ribu/bulan dan pembayarannya selalu macet bahkan berbulan-bulan, dan berbelitnya sistem birokrasi mengenai kenaikan pangkat guru.

“Jadi guru saat ini serba susah, ini fakta yang ada guru honorer pernah sampai 6 bulan tidak digaji. Alasannya, mereka harus memiliki SK dari Bupati, di satu sisi lagi ada peraturan yang melarang Bupati membuat kebijakan untuk guru-guru honor tersebut, karena kewenangan guru SMA di ambil alih Provinsi,”paparnya.

Dia juga mengomentari, kendala sulitnya kenaikan pangkat guru. Karena tidak jarang, guru pelosok dari daerah harus meninggalkan kegiatan mengajar untuk mengurus kenaikan pangkat.

“Ada guru dari pelosok usia 50 tahun, mau ngurus kenaikan pangkat datang ke Kota. Listrik di tempat dia tinggal tidak masuk, disuruh ikut tes pakai remot (komputer*red) ya jelas mereka terkendala, kadang kebijakan Pemerintah Pusat berbelit dan tidak memperhatikan kondisi di lapangan,” katanya.

Pihaknya berharap, Pemda Muratara terus mensupport dunia pendidikan, sehingga tingkat kesejahteraan guru juga ikut diperhatikan.

Terpisah, Ketua Umum PGRI Kabupaten Muratara, Syarmidi menuturkan. Saat ini respon Pemda Muratara‎ sudah cukup maksimal. Diantaranya, jika di daerah lain tenaga guru honor hanya diberi insentif seadanya yang dikatakan kurang dari cukup. Namun, di Muratara, setidaknya ada sekitar 1364 Guru honorer yang di ambil alih oleh Pemda Muratara dan diberikan insentif sebesar Rp1 juta.

“Kita juga banyak mendapat dukungan dari Pemda Muratara untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi guru. Seperti bantuan kendaraan dinas, maupun fasilitas lainnya untuk sarana dan pesarana sekolah,”ujarnya.

Lebih lanjut Syarmidi menjelaskan, saat ini di wilayah Muratara ada sekitar 2781 jumlah guru SD, SMP dan SMA. Muratara kekurangan sekitar 1898 guru PNS.

“Kita kekurangan sekitar 70 persen tenaga pengajar PNS. Tapi dunia pendidikan kita terbantu dengan adanya guru honor dan TKS. Kami harap Pemerintah juga memperhatikan kesejahteraan mereka,”pungkasnya.(Agus Kristianto)

error: Maaf Di Kunci