MURATARA, Beligatupdate.com – Kantor Bupati Muratara didatangi puluhan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Muratara (Amara) menuntut Inpechment atau pemakzulan, terhadap Bupati Muratara H Syarif Hidayat, karena dinilai gagal menjalankan roda Pemerintahan selama 2 (dua) tahun ini, Senin (20/112017) sekitar pukul 10.00 WIB.
Koordinator aksi, Willy Pasundan menuturkan bahwa kedatangan mereka ingin menyampaikan beberapa point yang dianggap kesalahan penuh kebijakan Bupati Muratara H Syarif Hidayat dalam menjalankan roda Pemerintahan.
Seperti berkurangnya APBD Muratara secara signifikan sejak kepemimpinan H Syarif Hidayat, lemahnya pengelolaan keuangan daerah sehingga banyak anggaran tidak terserap dan terjadi Silva besar-besaran. Selain itu, seringnya terjadi konflik sosial berulang-ulang.
Kemudian, beberapa wilayah perbatasan terlepas dari Muratara, serta yang fatal tertangkapnya sekretaris PU Bina Marga, oleh tim saber pungli Polda Sumatera Selatan baru-baru ini dan belum terpasangnya patok tapal batas Muratara-Muba, terjadinya perubahan peraturan Mendagri No 50/2014 dan mengakibatkan silang pendapat mengenai tapal batas Muratara-Muba tidak tuntas.
“Kami ingin Bupati mundur, banyak permasalahan yang ditimbulkan akibat kebijakan Bupati sehingga berdampak pada kemerosotan kinerja pemerintahan daerah,”desaknya.
Hasil evaluasi menurut Willy, ada enam tuntutan antara lain, Bupati Muratara diminta mundur dari jabatannya selaku Bupati karena dinilai gagal dalam kepemimpinan, mendesak DPRD Muratara melakukan impeachment terhadap Bupati, mendukung Kapolda Sumsel mengembangkan kasus OTT sampai ke akarnya.
Selanjutnya, meminta Pemkab Muratara tidak memberikan bantuan hukum terhadap oknum yang terjaring OTT dengan uang rakyat, meminta DPRD memanggil oknum pejabat yang memberikan bantuan hukum terhadap oknum OTT, dan DPRD harus menindaklanjuti suara rakyat berdasarkan UU No32/2004 tentang impeachment atau pemakzulan terhadap kepala daerah, sesuai pasal 27 UU No23/2004 poin C, H dan J.
“Ketika warga ada masalah Kepala Daerah selalu tidak pernah menemui warga. Saya sudah menyurati BKPP RI untuk berkoordinasi dengan KPK untuk mengaudit kekayaan Bupati. Kami menduga ada penggelembungan kekayaan pribadi,”paparnya.
Aksi kemudian dilanjutkan ke Kantor DPRD Muratara dengan pengawalan anggota Polres Mura. Setiba di Kantor DPRD Muratara, masyarakat disambut sejumlah anggota DPRD Muratara, antara lain Amri Sudarsono, Hasran Akwa, Edi Iswanto, H Taupik Anwar, H Sadak, dan Yudi Nugraha.
“Selama ini masyarakat resah dengan banyaknya konflik berulang-ulang, dan Bupati tidak pernah hadir saat masyarakat ada masalah. Kami minta DPRD berikan Inpechment terhadap Bupati, kami tidak perlu Bupati yang tidak peduli dengan masyarakat,”ungkapnya.
Untuk itu, warga menilai saat ini situasi Kabupaten Muratara, sudah termasuk dalam situasi gawat darurat, lantaran banyaknya konflik yang muncul berkepanjangan, sehingga masyarakat merasa kecewa terhadap kinerja Pemerintahan yang dinilai gagal memediasi konflik internal yang tengah bergejolak.
Sementara itu, Amri Sudarsono bersama anggota DPRD lainnya mengapresiasi aspirasi yang disampaikan warga ke DPRD Muratara. Pihaknya berjanji akan menindaklanjuti permasalahan tersebut, dan mereka sepakat akan membentuk Tim Pansus untuk membahas kinerja Bupati Muratara.
“Impeachment bisa dilakukan dengan beberapa syarat, diantaranya harus ada bukti-bukti akurat, minimal lima fraksi yang setuju. Akan Tetapi anggota kita saat ini tidak qorum, kita masih bisa gunakan tiga hak DPRD untuk solusinya, seperti hak angket, hak bertanya dan hak menyampaikan pendapat,”janjinya.
Oleh sebab itu, pihaknya berharap masyarakat bersabar, karena DPRD harus melakukan pembahasan dan menyusun mekanisme untuk segera melaksanakan rapat Paripurna tersebut.
Namun, Informasi yang berhasil dihimpun dari sumber terpercaya, rapat mediasi antara warga dan DPRD akan terus berlanjut hingga besok, dan dipastikan langsung di pimpin oleh Ketua DPRD Muratara, Efriyansah dengan agenda membahas tuntutan warga yang mendesak pemakzulan Bupati Muratara. (Era/Reki Alpiko).
