MURATARA, Beligatupdate.com – Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kabupaten Musi Rawas Utara (Muratara) menggelar Dialog Kebangsaan guna mencegah konflik sosial, karena dalam sebulan ini, Bumi Berselang Serundingan selalu diguncang konflik. Buktinya sudah empat kali mengadakan aksi demo.
Dialog Kebangsaan ini mengangkat tema “Peran Strategis Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Pemuda Dalam Mencegah Konflik Muratara”.
Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Muratara, Waroko Hakim mengatakan kegiatan dialog kebangsaan ini bertujuan mencari solusi supaya Kabupaten Muratara tidak lagi terjadi konflik.
“Karena setiap kejadi konflik selama ini Bupati selalu disalahkan, sedangkan dalam membuat kebijakan daerah ada unsur lain seperti SKPD, DPRD, Camat dan Kades,”katanya, Rabu (29/11).
Sementara itu, Bupati Muratara HM Syarif Hidayat menjelaskan masyarakat boleh melakukan unjuk rasa tapi jangan bertindak anarkis sehingga merusak aset negara.
“Apalagi sampai merusak Kantor Bupati beberapa waktu lalu, itu aset yang dibangun dari uang rakyat. Nah jangan terulang lagi seperti kejadian itu kalau masih terulang kita zolim kepada masyarakat,”ungkapnya.
Bahkan termasuk jalan, bukan kepunyaan Bupati akan tetapi punya masyarakat. Artinya milik bersama sehingga jangan sampai unjuk rasa malah mengganggu aktifitas pengguna jalan karena di blokir.
Sedangkan menurut, Kasdim 0406 Mayor Inf B Hutahuruk bisa terjadinya konflik dapat dipicu karena ekslusivisme suku, agama, ras dan antar golongan (sara). Namun, langkah awal mencegah konflik tersebut harus menanamkan dan mengamalkan pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air serta rasa persaudaraan di masyarakat agar tercipta kekuatan.
Selain itu, bersikap netral dan menjalin komunikasi dengan cara berimbang kepada kelompok yang bersebrangan.
“Nah, sebelum terjadinya konflik kita deteksi dini guna mencari dan menemukan berbagai permasalahan yang timbul atau akan terjadi akibat perubahan aspek geo demo konflik sosial,”ungkapnya.
Lebih baik, lanjutnya, dilakukan pencegahan dini jika sudah menemukan permasalahan yang terjadi di masyarakat, sebagai upaya mengantisipasinya akibat perubahan aspek geo demo konflik sosial.
“Pencegahan dini yakni harus berkoordinasi dengan lembaga fungsional yang membidangi permasalahan,”pungkasnya.(Agus Kristianto)
