LUBUKLINGGAU, Beligat.com – Pembangunan infrastruktur Kota Lubuklinggau melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Lubuklinggau dibawah komando Pj Kadis Ahmad Asril Asri, memastikan tuntas dilaksanakan pembangunan kebutuhan dasar masyarakat, baik jalan, drainase, jembatan dan pengairan.
Pada Bidang Bina Marga saja, masih ada enam kegiatan pada APBD Perubahan 2018 diantaranya peningkatan Jalan Karya, Kelurahan Cereme Taba. Jalan Lingkar Kelurahan Taba Jemekeh, Jalan Perumdam Kelurahan Lubuk Tanjung, Jalan Pasar Ikan Kelurahan Simpang Periuk, selanjutnya jalan di Kelurahan Mesat Seni, dan jalan di samping Perbakin Kelurahan Kayu Ara.
Ahmad Asril Asri menyatakan, ditahun 2018 Bidang BM DPUTR Kota Lubuklinggau mengerjakan 70 proyek, baik itu pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan. Dengan dana yang digunakan Rp100.392.000.000, untuk jalan sepanjang 62,76 Kilometer (km), rehab maupun peningkatan jembatan ada 160 meter.
Ditambahkan Kabid BM Ibrahim, saat ini kondisi jalan di Kota Lubuklinggau 14,82 persen rusak ringan, dan 7,89 persen rusak berat. Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuklinggau akan terus melakukan peningkatan dan pembangunan tentunya secara bertahap.
“Kalau dilihat persentasenya tidak banyak lagi, makanya akan kita perbaiki secara bertahap. Kami (DPUTR Kota Lubuklinggau,red) juga tidak bisa hanya mengandalkan APBD Kota Lubuklinggau saja tapi juga akan jemput bola program dari pusat,” tegas Ibrahim.
Selain itu, Lubuklinggau pada tahun ini menganggarkan cukup besar untuk rehab, dan pembangunan drainase. Nominalnya lebih kurang Rp 15 Miliar. Untuk Jalan Yos Sudarso tepatnya dari Linggau Plaza hingga Hotel Saka, untuk kawasan tersebut selain rehab drainase juga bangun aliran pembuangan baru.
Kabid Cipta Karya, Ihwan menyatakan, untuk wilayah Lubuklinggau Utara II telah dilakukan rehab drainase di Kenanga II hingga Hotel Wijaya Rp 2,9 miliar. Selanjutnya, di Jalan Sultan Mahmud Badarudin, tepatnya dari Simpang Periuk dengan anggaran Rp 5,3 miliar. Di Jalan Soeharto disiapkan anggaran sebesar Rp 2 Miliar. Termasuk pembangunan Sekretariat IKADI, asrama di Yogyakarta, dan rehab RS DKT.
“Tahun ini untuk bantuan dari pusat melalui DAK, Kota Lubuklinggau hanya mendapat Rp 1,2 miliar untuk sanitasi air,” ungkapnya.
Sementara pada Bidang Pengairan, dua Daerah Irigasi (DI) di Kota Lubuklinggau dilakukan peningkatan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK), dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) RI yaitu DI Kasie I Lubuk Tanjung, dan DI Kasie II Kayu Ara dengan anggaran yang disiapkan Rp1,8 miliar.
“Rp1,8 diperuntukkan rehab saluran sekunder, yaitu di DI Kasie I dan DI Kasie II. Kasie I Lubuk Tanjung lebih kurang mendapatkan bantuan Rp821 juta, sedangkan Kasie II Kayu Ara lebih kurang Rp900 juta,” jelas Kendy, Kabid Pengairan.
Ditambahkan Kendy, setiap proyek yang didanai oleh pusat atau kementerian wajib memilik DED sehingga proyek tersebut lebih terarah. Oleh sebab itu, Bidang Pengairan DPUTR Kota Lubuklinggau sudah mempersiapkannya sejak beberapa waktu lalu, sehingga pengerjaan proyek DAK tepat waktu.
DPUTR Kota Lubuklinggau hanya berwenang rehab saluran sekunder dan primer. Yaitu, hanya bertanggung jawab mengantakan ke persawahan, sedangkan menuju sawah sudah masuk dalam kategori pengairan tersier dan menjadi tanggung jawab Dinas Pertanian Kota Lubuklinggau.
Untuk APBD Kota Lubuklinggau Tahun 2019 Bidang Pengairan DPUTR Kota Lubuklinggau mendapat Rp8 miliar, untuk peningkatan tiga DI lainnya. Yaitu DI Petanang III, DI Lubuk Tanjung, dan DI Ulu Malus.
Selain itu, pihaknya juga fokus melakukan perawatan lima Daerah Irigasi (DI) di kota ‘Sebiduk Semare’ ini. Pasalnya, 1.529 Hekatare (Ha) persawahan di Kota Lubuklinggau hanya mengandalkan air dari lima DI tersebut.
Lima DI yang dimaksud yaitu di Air Kesie I Lubuk Tanjung, dengan luas 347 Ha, DI Kasie II Kayu Ara dengan luas 374 Ha. Selanjutnya DI Malus-Batu Pepe mengaliri sawah dengan luas 508 Ha, DI Lubuk Tanjung aliri sawah dengan luas 150 Ha, dan DI Petanang III dengan luas 200 Ha.*Akew
