LUBUKLINGGAU, Beligatupdate.com – IMM Menolak Tegas Pendirian PT. Semen Indonesia dan Eksplorasi Alam (Tambang) di Berbagai Daerah Indonesia. Krisis Agrari dan Proses Pendirian pabrik serta Industrialisasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah menuai penolakan secara masif dilakukan rakyat diberbagai belahan daerah.
Seperti halnya yang terjadi di Rembang, Pati, Gunung Kedeng Jawa Tengah atas berdiri nya PT. Semen Indonesia dan Tambang Emas oleh PT. BSI di Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur, serta eksplorasi Alam diberbagai belahan negeri Indonesia. Dalam setahun terakhir jumlah konflik agrarian meningkat dua kali lipat. Jawa Timur menjadi provinsi kedua tertinggi yang menjadi pusara konflik Pertanahan (agraria) tersebut.
Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) meminta pemerintah untuk lebih aktif mengatasi masalah agraria dengan serius tersebut karena berpotensi menjadi konflik di tengah tengah masyarkat serta mengancam keberlangsungan pertahanan hidup rakyat Indonesia.
Sepanjang 2016, KPA mencatat ada 450 konflik agraria. Jumlah tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya 252 konflik. Sebaran konflik itu paling banyak terjadi di Riau dengan 44 konflik, Jawa Timur (43), Jawa Barat (38), Sumatera Utara (36), Aceh (24), dan Sumatera Selatan (22). Luas wilayah yang jadi area konflik itu mencapai 1,26 juta hektare. Paling banyak masalah perkebunan dengan 163 kasus, properti (117), infrastrutur (100), kehutanan (25), tambang (21), dan sektor pesisir dan kelautan (10). (diakses berbagai sumber, HuMa).
Namun yang terus menjadi sorotan utama oleh publik adalah Pembangunan Pabrik semen Indonesia di pati, Jawa Tengah. Serta konflik agraria di Tumpang Pitu Banyuwangi Jawa Timur, namun bagi IMM persoalan krisis agraria dan kemaritiman terjadi diberbagai daerah dari Sabang hingga Merauke. Masih hangat sekali baru baru ini paska Rakornas IMM dimulai sejak tgl 18-21 Mei 2017 bersama DPD IMM secara Nasional di Medan.
Kali ini berangkat dari pencatutan nama Topan Putrev Korompok selaku Ketua Umum DPP IMM yang sempat dicatut namanya atas dukungan pendirian PT. Semen Indonesia.
“Bagaimana mungkin hasil rumusan Rakornas IMM secara Nasional yang menghasilkan resolusi kebangsaan dan penyikapan krisis agraria saya mendukung pendirian PT. Semen Indonesia. Dimana dari hasil Rakornas tersebut adalah penolakan pendirian Pabrik Semen di Jawa Tengah, serta eksplorasi alam diberbagai belahan Indonesia”. Tegas topan saat pidato dalam sambutan nya dalam pelantikan DPD IMM DKI di Balai kota Jakarta. Rabu 24/5/2017.
Berangkat dari itu, Sekretaris Umum DPD IMM Sumsel, Beni Arfandi menegaskan mendukung sepenuhnya hasil dari Rakornas tersebut dan Mengecam atas pencatutan nama Ketua Umum IMM oleh pihak PT. Semen Indonesia.
“Secara tegas kita DPD IMM Sumsel dengan tegas menolak ekspolari Alam (tambang) dan Pembangunan PT. Semen Indonesia, karena mengancam keberlangsungan hidup rakyat. Tapi kenapa dipaksakan”, katanya Beni.
Hasil RAKORNAS IMM di Medan, 18-21 Mei kemarin, menghasilkan 25 resolusi kebangsaan, yang salah satunya Menolak Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, Karawang Jawa Barat serta eksplorasi alam yang ada di seluruh Indonesia, dimana hal tersebut sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan hidup rakyat.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum IMM Cabang Lubuklinggau yang Hadir dalam RAKORNAS IMM di Medan, Ayeng Armanta Idrus bahwa IMM cabang Lubuklinggau akan terus bersinergi dengan DPD dan DPP IMM untuk permasalahan Ekplorasi Alam yg merugikan masyarakat banyak.
“Seluruh Ekplorasi Alam dan Pembanguna PT diberbagai daerah yg merugikan keberlangsung hidup masyarakat, akan secara tegas kita menolaknya” tegas Ayeng Armanta Idrus.
Maka sesuai dengan hasil Rakornas IMM di Medan dalam rangka menyikapi persoalan Krisis Agraria dan Maritim di berbagai belahan negri, Maka DPP dan DPD IMM secara Nasional dengan tegas menolak pendirian Pabrik Semen Indonesia dan Eksplorasi tambang emas yang ada diseluruh Indonesia.
Dari gambaran diatas selaku organisasi yang memiliki kepedulian dan keberpihakan politik terhadap kaum Mustadzafin (rakyat yang dilemahkan). DPP dan DPD IMM Secara Nasional menyatakan sikap dengan tegas, sesuai hasil resolusi Rakornas IMM di Medan 18-21/05/2017, sebagai berikut:
- IMM Menolak perijinan Tambang Yang Merusak Alam danEkosistem dan keberlangsungan hidup bagi rakyat.
- Menolak Eksplorasi Tambang Emas Tumpang Pitu Jawa Timur, Eksplorasi Agraria dan Industrialisasi Di Pati, Kendeng, Kendal Jawa tengah, karawang jawa barat serta yang ada di seluruh Indonesia.
- IMM Mendorong dan Mendukung Nasionalisasi aset aset strategis untuk rakyat.
- IMM menolak kebijkan reklamasi di berbagai daerah yang merugikan rakyat Indonesia.
- IMM Menolak Liberalisasi ekonomi di Indonesia.
- Mengutuk segala bentuk tindakan Pengrusakan Alam di indonesia.
- IMM Menolak Politik Kontrak Karya (renegoisasi kontrak karya).
- Cabu PP No 78 Tahun 2015 Tentang Politik Upah Murah.
- Tolak PP No 5 Thn 2017 tentang Kawasan Ekonomi (Kek Arun).
- Berikan pendidikan, kesehatan geratis bagi rakyat ditanggung penuh oleh negara.
- Berikan pemerataan aliran listrik murah keseluruhan plosok negeri.
- Hentikan kekerasaan dan Konflik horizontal antar sesama rakyat di Indonesia 13. Hentikan kekerasan terhadap rakyat yang dilakukan oleh aparatur Negara.
- Imm menolak kebijakan pemerintah menaikan tarif dasar Listrik, BBM, air dan kebutuhan pokok lain nya. (Rilis/Red)
