Beligat.com, LAHAT – Masalah kelangkaan gas elpiji bersubsidi tiga kilogram, disinyalir bersumber dari lemahnya pengawasan distribusi dan letak pangkalan yang tidak transparan. Demikian diungkapkan Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya, Sanderson Syafei kepada beligat.com, Senin (6/9).
Untuk itu lanjut Sanderson, Pertamina dan Pemkab Lahat seharusnya melakukan pola pengawasan yang ekstra terhadap distribusinya. Harus transparan agar masyarakat mudah mengakses lokasi pangkalan resmi.
“Alokasi kuota gas elpiji bersubsidi 3 Kg di Kabupaten Lahat tetap seperti biasa tanpa pengurangan. Tapi nyatanya masih menimbulkan gejolak di masyarakat. Pertamina dan Pemkab Lahat seharusnya turun ke lapangan untuk melihat kondisi yang terjadi. Sehingga dapat mengetahui kondisi sebenarnya di lapangan,” jelas Sanderson.
Dia pun meminta, Pertamina agar lebih terbuka kepada publik mengenai kelangkaan ini. Jika memang ada kebijakan yang mempengaruhi pendistribusian gas ke wilayah kabupaten Lahat dapat disampaikan melalui media.
“Berkaca dari carut-marutnya pengelolaan distribusi elpiji subsidi di Lahat, menjadi temuan Tim Internal PT. Pertamina bahwa data agen dan Pangkalan LPG PSO banyak yang fiktif. Sanksi berupa peringatan dan pengembalian kerugian negara oleh dua agen nakal beberapa waktu lalu,” lanjut Sanderson.
Sanderson menambahkan, kelangkaan elpiji diperparah akibat pangkalan atau agen yang lebih mementingkan menjual kepada pengecer ketimbang masyarakat. Hal itu diperkuat dengan dugaan jumlah tabung elpiji milik pengecer lebih banyak dari pangkalan resmi.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Tbk., Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan bisnis di Pertamina bakal dijalankan secara digital. Mulai dari dokumen sampai dengan proses transaksi yang dilengkapi dengan tanda tangan digital disampaikan dalam konvensi 2020 International Convention on Indonesian Upstream Oil & Gas secara virtual, di Jakarta. (akew/dkj)
