WALIKOTA Lubuklinggau, H SN Prana Putra Sohe mengikuti Rapat Kerja (Raker) dengan Walikota dan Bupati se-Indonesia di Istana Negara Jakarta, Selasa (24/10/2017) dimulai pukul 13.30 WIB.
H SN Prana Putra Sohe melalui Kabag Humas Pimpinan dan Keprotokolan Setda Kota Lubuklinggau, Hendra Gunawan menerangkan bahwa pada intinya yang dibahas dalam agenda Rapat Kerja (Raker) laporan pencapaian dan evaluasi program Kemendagri selama 3 (tiga) tahun Pemerintahan Kabinet Kerja.
Diantaranya bidang Politik dalam Negeri dan Kesatuan Bangsa, dengan program unggulan Stabilitas Politik Dalam Negeri, Pemilu, Pendidikan Politik dan Wasbang dan Revolusi Mental.
Lebih lanjut dijelaskan Hendra Gunawan, pelayanan administrasi kependudukan dengan program unggulan pelayanan KTP-el sebesar 94,98% dari 175.949.127 jiwa penduduk wajib ber KTP-el. Selanjutnya, kepemilikan akta kelahiran bagi anak usia 0-18 tahun telah mencapai 80%.
Kemudian, meningkatkan pemanfaatan dan data dokumen kependudukan oleh Lembaga Pemerintah dan swasta melalui 32 MoU dan 242 Perjanjian Kerja Sama (PKS).
Ditambahkan Hendra Gunawan, berikutnya Bidang Pemerintahan Desa dengan program Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) berbasis aplikasi di 40.664 Desa untuk pengelolaan keuangan Desa yang tertib, akuntabel dan partisipatif serta peningkatan kapasitas Aparatur Desa.
Selain itu, ada juga bidang desentralisasi dan otonomi daerah dengan program unggulan Pilkada serentak, evaluasi kinerja Pemerintah daerah, laporan keuangan pemerintah Daerah, batas antar daerah dan kader pemerintahan.
Oleh sebab itu, capaian yang berhasil di torehkan yakni terselenggaranya Pilkada serentak yang aman dan demokratis tahun 2015 sampai 2017 di 16 Provinsi, 354 Kabupaten/Kota dengan partisipasi pemilih secara nasional mencapai 60% pada tahun 2015 dan 75,68 % pada tahun 2017.
Sementara itu, peningkatan kinerja penyelenggaraaan Pemerintahan Daerah dengan kategori sangat tinggi pada tahun 2015 sebanyak 1(satu) Provinsi, 108 Kabupaten,19 Kota menjadi sebanyak 5 (lima) Provinsi, 150 Kabupaten dan 48 Kota pada tahun 2016.
Ditambah lagi, terwujudnya iklim investasi di daerah yang lebih baik, juga meningkatnya akuntabilitas pelaporan keuangan daerah, dengan ditandai opini WTP BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah(LKPD) tahun 2016 (92% Provinsi dan 73% Kabupaten/Kota).
Sehingga meningkatnya kualitas kelembagaan dan tata laksana Organisasi Perangkat Daerah, penyelesaian 453 segmen batas antar daerah serta penguatan kader dan perekat Aparatur Penyelenggara Pemerintahan. (Adv).
