Beligat.com, Palembang – Perkembangan proses pemekaran Provinsi Sumatera Selatan Barat (Sumselbar) saat ini sudah pada tahap pembahasan dan masum didalam daftar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI).
Menurut Ketua Presidium, Wahisun Wahid melalui wakil Ketua Presidium perwakilan Kabupaten Muratara, Syapran Suprano yg di hubungi via telepon di no 0811710xxxx mengatakan, bahwa saat ini ada salah satu mantan pejabat yang melakukan safari ke kepala daerah untuk meminta dukungan membentuk presidium pemekaran provinsi.
“Dahulu yang bersangkutan tidak ada respon soal ini, hal itu dilakukan setelah mendapat bocoran bahwa sdh terdaftar di DPD RI, justru sibuk sendiri,” katanya, Rabu (29/07).
Dijelaskannya, untuk di ketahui bahwa secara nasional ada Forum Calon Daerah Otonomi baru dan kami bentuk bersama dengan seluruh presidium se Indonesia di Gedung Juang dan dilanjutkan dengan rapat Nasional pertama di ruang rapat DPD RI. Bahwa Presidum Sumselbar ditingkat lokal sudah melakukan safari ke semua kepala daerah yang sepakat dengan pemekaran, semua informasi dan komunikasi perkembangan pemekaran selalu sharing di WhatsApp Grub.
“Saya menilai ini langkah oportunis politik semata, bukan berangkat dari kepentingan masyarakat seperti yang kami lakukan. Dahulu ini gerakan ini bernama Sumsel tengah lalu dalam perjalanan berubah menjadi Sumselbar, maka kami menghimbau kepada seluruh wilayah pemekaran yaitu Muratara, Lubuklinggau, Musirawas, Empat Lawang, Lahat, Muara Enim dan Pagaralam agar tidak keliru dalam memandang persoalan ini,” jelasnya tegas.
Lanjutnya, Saya juga sudah bertemu dengan Pak Aswari saat itu dan sepakat, lalu kepada Bupati Lahat sekarang Pak Cik Ujang juga sudah disampaikan dan beliau juga sepakat, yang belum sempat bertemu adalah kepala daerah Muara Enim yang saat itu Bupatinya sedang fokus pada program kerja untuk melunasi janji politik pilkada, namun melalui perwakilan Presidium Muara Enim, saudara Iwan Kurniawan meyampaikan dukungan dan akan di atur jadwal.
Sekali lagi saya sampaikan bahwa hari ini Wilayah Sumselbar tidak butuh oportunis politik yang nanti akan di pakai untuk kepentingan politik, kami segenap pengurus presidium tidak ada yang berpikir ke ranah itu.
“Siapa saja yang mau menjadi Gubernur bila nanti terbentuk silahkan saja. Presidium Sumselbar kami ini beranggotakan kaum pergerakan dan aktivis, bukan oportunis,” tutupnya.*Viko
